Akademisi Serahkan Hasil Penelitian dan Policy Brief Inovasi “LANTOR” untuk Penguatan Layanan Disdukcapil Pamekasan

PAMEKASAN — Upaya penguatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan kembali mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Seorang peneliti secara resmi menyerahkan hasil penelitian beserta dokumen policy brief bertajuk “Tata Kelola Inovasi Daerah: Analisis Kesenjangan Desain dan Implementasi melalui Program Layanan LANTOR di Kabupaten Pamekasan” kepada pihak terkait di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dokumen yang disusun oleh Hasbullah tersebut merupakan bentuk kontribusi ilmiah terhadap pengembangan inovasi daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas layanan administrasi kependudukan melalui program LANTOR (Layanan Tanpa Toron dari Sepeda Motor).

Dalam keterangannya, peneliti menegaskan bahwa inovasi daerah seperti LANTOR memiliki potensi besar dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Program ini dinilai mampu meningkatkan akses, kecepatan, dan kemudahan layanan secara langsung di lapangan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola inovasi tersebut.

“Permasalahan utama bukan pada kurangnya inovasi, tetapi pada kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Inovasi berkembang, tetapi belum terintegrasi dalam sistem kebijakan yang strategis,” ungkapnya.

Dalam policy brief tersebut dijelaskan bahwa kebijakan inovasi daerah di Pamekasan masih cenderung bersifat administratif, yakni menitikberatkan pada pendataan jumlah inovasi, bukan pada dampak nyata yang dihasilkan. Akibatnya, inovasi seperti LANTOR sering kali berjalan secara parsial, tidak terkoordinasi lintas sektor, dan belum memiliki mekanisme evaluasi berbasis hasil (outcome).

Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa kondisi ini berpotensi memunculkan fenomena innovation inflation, di mana jumlah inovasi meningkat namun tidak diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik secara signifikan. Selain itu, muncul pula gejala pseudo-performance, yakni kinerja yang tampak baik secara administratif, tetapi minim dampak substantif bagi masyarakat.

Melalui dokumen tersebut, peneliti menawarkan dua pendekatan kebijakan. Pertama, reformasi sistemik berbasis innovation governance yang menekankan arah strategis, koordinasi lintas sektor, evaluasi berbasis dampak, serta replikasi inovasi. Kedua, pendekatan bertahap melalui penguatan sistem penilaian inovasi dan evaluasi kinerja tanpa perubahan regulasi secara besar-besaran.

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah didorong untuk melakukan reformulasi kebijakan inovasi agar tidak lagi sekadar berorientasi pada inventarisasi, tetapi bertransformasi menjadi sistem pengelolaan inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan yang mampu mengoordinasikan inovasi lintas perangkat daerah, serta penerapan evaluasi berbasis dampak guna memastikan setiap inovasi memberikan nilai publik (public value).

Penyerahan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan kualitas layanan Disdukcapil, sekaligus memperkuat posisi inovasi daerah sebagai instrumen utama dalam reformasi pelayanan publik.

Dengan adanya sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah, inovasi seperti LANTOR diharapkan tidak hanya berhenti sebagai solusi lokal, tetapi mampu berkembang menjadi model pelayanan publik yang sistemik, adaptif, dan berkelanjutan.